Reformasi Regulasi dan Penganggaran di Lingkungan Kemenag

Regulasi yang justru menyulitkan serta penganggaran program yang tidak relevan dan berdampak langsung kepada masyarakat menjadi salah satu kendala pelaksanaan pembangunan. Sekjen Kemenag Nur Syam meminta setiap unit Eselon I untuk segera melakukan reformasi regulasi dan reformasi penganggaran.



“Agar dipetakan seluruh regulasi Kemenag di setiap unit Eselon I. Mana yang masih relevan dan mana yang sudah tidak relevan,” demikian dikatakan Nur Syam, Jakarta, Rabu (23/03).

Menurutnya,  regulasi yang menghambat percepatan program dan menyulitkan pelaksanaannya harus segera dievaluasi. Untuk itu, regulasi harus dirumuskan secara sederhana (simple) dan tidak mengakibatkan masalah pada pelaksana program. “Regulasi harus dirumuskan untuk percepatan program,” tegasnya.

Selain reformasi regulasi, Nur Syam juga meminta pimpinan satker untuk melakukan reformasi penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Tujuannya, agar setiap program dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sehingga diperlukan  pemetaan secara jelas program apa harus dilakukan pada bulan apa. “Jangan sampai terjadi penumpukan anggaran pada triwulan keempat atau akhir tahun,” kata Nur Syam.

“Lakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan dan permasalahan,” tambahnya.

Selain soal ketepatan waktu pelaksanaan, reformasi penganggaran juga dimaksudkan untuk memfokuskan program. Nur Syam mencontohkan agar  program infrastruktur bisa diselesaikan sebagai prioritas. Demikian juga dengan program-program yang berdampak positif dan massif bagi rakyat. “Lakukan program sedikit saja tetapi memiliki bobot signifikan bagi rakyat,” katanya.

“Upayakan merumuskan program yang riil, jelas, terukur, dan memiliki relevansi dengan kesejahteraan masyarakat. Program perjalanan dinas, konsinyering dan lain-lain yang bukan prioritas agar ditunda pelaksanaannya,” tuturnya lagi.

Selain itu, pimpinan satker juga diminta untuk melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa ada fokus anggaran yang sama untuk menyelesaikan masalah kebangsaan dan kemasyarakatan. “Lakukan juga koordinasi antar unit eselon I untuk memastikan prioritas dan fokus program,” tambahnya.

Selain reformasi regulasi dan penganggaran, Nur Syam meminta akan proses reformasi birokrasi yang sudah berlangsung di Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir bisa segera diakselerasi. Hal ini salah satunya dilakuakn dengan peningkatan kompetensi SDM dalam rangka kompetisi global. “Semua berada dalam suasana kompetisi dan agar survive maka kompetensi semua sektor harus dioptimalkan,” pintanya.

Sebelumnya, dalam kesempatan rapat Rencana Kerja Pemerintah, Selasa (22/03),  Wapres Jusuf Kalla meminta agar anggaran belanja tahun ini dikaji ulang. Di hadapan sekitar 500 pejabat eselon I, Wapres JK menegaskan bahwa pelaksanaan program dan anggaran harus dipastikan untuk kepentingan pembangunan yang mengena dengan kepentingan masyarakat.

“APBN-P tahun ini adalah pengurangan anggaran, maka semua kementerian dan lembaga harus bersikap untuk mengurangi anggaran-anggaran yang tidak urgent,” kata Wapres JK

sumber : kemenag.go.id